ANDA MENCARI PENGACARA SENGKETA TANAH BERPENGALAMAN?

pengacara sengketa tanah berpengalaman, advokat hukum agraria

Terlibat sengketa kepemilikan lahan atau tanah memang runyam. Anda butuh pengacara sengketa tanah berpengalaman untuk menanganinya, atau advokat hukum agraria, agar hati tenang dan pikiran pun tenteram.

Namun, sebelum kita menguraikan tentang bagaimana menentukan pengacara yang akan menyelesaikan sengketa tanah yang sedang dihadapi, terlebih dahulu kami akan uraikan kiat agar terhindar dari sengketa pertanahan.

Cara Menghindari Sengketa Tanah Sejak Awal

Menghindari terjadinya sengketa tanah harus dilakukan sejak awal. Pada saat Anda berniat membeli tanah. Paling tidak, ada tiga hal utama yang harus dicermati sebelum memutuskan untuk membeli lahan, atau tanah.

Memastikan Kesesuaian dan Kepastian Data Fisik

Sebelum Anda memutuskan untuk membeli sebuah tanah, Anda harus terlebih dahulu harus mengetahui dan memastikan data fisik tanah yang akan dibeli. Hal ini diperlukan agar Anda bisa mengetahui siapa saja yang menempati lahan tersebut, untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

Mereka yang menempati lahan terkadang bisa berbeda dengan pemilik tanahnya. Ada risiko hukum bagi Anda sebagai pembeli apabila membebaskan lahan yang fisik lahannya dikuasai oleh pihak lain.

Asas hukum pertanahan di Indonesia menganut pemisahan horizontal. Artinya, pemilik tanah bisa saja berbeda dengan pemilik bangunan yang berada di atasnya.

Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria membuka kemungkinan perbedaan kepemilikan itu. Hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan, atau benda-benda lain yang berada di atasnya bisa diatur dalam perjanjian kerjasama.

Penguasaan Lahan Oleh Penyewa

Bisa juga, pihak yang menempati tanah hanya sebagai penggarap saja. Penggarapan tanah ini ada yang memang diperkenankan oleh pemilik tanah, ada pula penggarap liar.

Penguasaan lahan bisa juga oleh penyewa. Proses sewa menyewa bisa terjadi lewat perjanjian tertulis. Namun dalam prakteknya di tengah masyarakat, ada pula proses sewa menyewa yang dilakukan hanya secara lisan saja.

Anda sebagai pembeli harus extra hati-hati dalam membebaskan tanah yang disewa tersebut. Dalam putusan-putusan hukum yang sudah menjadi yurisprudensi, “Perjanjian jual-beli tidak menghapuskan perjanjian sewa menyewa”.

Jadi, meskipun sudah berlangsung jual-beli, perjanjian sewa menyewa tetap berlangsung dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hindari Sengketa Tanah dengan Memastikan Kebenaran Data Yuridis

Sebagai pembeli, Anda harus mengetahui kepastian data yuridis dari tanah yang akan dibeli. Kepastian data yuridis menjadi sangat penting diketahui untuk mencegah sengketa tanah di kemudian hari.

Data yuridis kepemilikan dan penguasaan tanah berupa alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Siapa pemiliknya dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Contoh kasus:

Dalam praktek, bukti penguasaan tanah di kawasan pulau Sumatera ada yang berupa Surat Keterangan Camat dan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Sedangkan bukti kepemilikan tanah hak adat, ada yang masih berupa Grant Sultan. Bukti penguasaan tanah di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dapat berupa Eigendom Verponding, Girik, Petuk dan Letter C.

Bukti-bukti penguasaan tanah seperti Surat Keterangan Camat, Surat Keterangan Tanah (SKT), Girik, Petuk, Letter C hanya bersifat deklaratif. Artinya, hanya menjelaskan tentang adanya penguasaan tanah.

Adapun Eigendom Verponding adalah, hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat, yang diterbitkan pada zaman Kolonial Belanda, untuk orang-orang pribumi, atau Warga Negara Indonesia.

Batas waktu konversi dari eks hak-hak barat ini sudah berakhir dan tidak berlaku lagi. Semua dokumen model seperti yang disebutkan di atas sesungguhnya bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah.

Grant Sultan

Berbeda dengan Grant Sultan. Hingga saat ini, keberadaan Grant Sultan masih diakui oleh negara sebagai bukti kepemilikan tanah hak adat.

Apabila pemilik tanah sudah mengantongi sertifikat tanah, artinya dia sudah memiliki kepastian hukum yang kuat. Pemegang sertifikat hak atas tanah sudah memiliki kepastian data fisik dan data yuridis, sehingga menjadi alat pembuktian yang kuat.

Namun demikian, meskipun sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam hukum pertanahan diatur bukan berarti satu-satunya alat bukti. Apabila ada pihak lain yang memiliki bukti-bukti lain, mereka bisa saja memohon pembatalan atas terbitnya sertifikat tersebut.

Sebagai pembeli, Anda harus jeli dan teliti menilai alat bukti data yuridis yang dimiliki pemilik tanah yang hendak Anda beli. Penilaian kebenaran alat bukti tidak hanya bersifat formil tetapi juga harus bersifat materiil.

Kebenaran itu haruslah kebenaran sesungguhnya, bukan hanya melalui dokumen semata. Sebab, alat bukti data yuridis pemilik tanah dalam prakteknya tidak luput dari pemalsuan.

Mengetahui Informasi Rencana Tata Ruang Daerah

Poin ini tidak kalah penting dari dua poin sebelumnya. Apa pun tujuan Anda membeli tanah, untuk dibangun rumah tinggal pribadi, untuk investasi properti, untuk agro bisnis, atau tujuan-tujuan lainnya, sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi tentang Rencana Tata Ruang di daerah tempat tanah itu berada.

Kepastian tata ruang perlu diketahui agar tidak bimbang. Anda harus pastikan apakah lokasi keberadaan tanah tersebut peruntukannya untuk kawasan perumahan dan permukiman atau ada rencana peruntukan dari dinas terkait.

Pembeli tanah terkadang langsung membeli tanah tanpa mencaritahu terlebih dahulu rencana tata ruang daerah.

Bisa saja, di lahan tersebut tidak bisa dibangun rumah tinggal, karena tidak direncanakan untuk permukiman. Karena bisa jadi, dalam rencana tata ruang daerahnya, tempat tanah tersebut berada direncakan sebagai area resapan air atau jalur hijau.

Jika kondisi seperti ini terjadi, maka semua yang telah direncanakan sebelum membeli tanah tersebut akan sirna seketika.

Informasi tentang rencana tata ruang daerah dapat diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman atau Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).

Penelusuran informasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa di atas lahan tersebut dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepastian hukum rencana tata ruang masing-masing daerah memang berbeda-beda. Daerah-daerah perkotaan umumnya sudah terdapat rencana detil rata ruangnya. Sehingga ada kepastian bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diterbitkan di lahan itu.

Bagaimana Menyelesaikan Sengketa Tanah Lewat Mediasi?

Berdasarkan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, pada 2019, terdapat sebanyak 8.959 kasus sengketa tanah yang diterima oleh BPN. Untuk mengurusinya, Anda butuh pengacara sengketa tanah yang berpengalaman.

Sengketa tanah hanya sebagian kecil dari segala permasalahan yang dianggap sebagai kasus pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, kasus pertanahan terdiri dari tiga macam, yaitu sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pertanahan perlu mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut secara benar, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Dalam peraturan menteri yang sama, telah dijelaskan cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak terkait. Salah satu di antaranya adalah mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, yang dibantu oleh mediator.

Mediator dari Pejabat BPN Berpengalaman

Penyelesaian melalui mediasi bersifat sederhana, berdasarkan musyawarah antara para pihak terkait, sehingga hasilnya akan berupa win-win solution atau sama-sama untung bagi semua pihak.

Mediator, sebagai pihak ketiga, bertugas membantu para pihak dalam menemukan penyelesaian yang tepat, tanpa ada paksaan.

Tipe mediator yang digunakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah Authorative Mediator. Seseorang yang termasuk dalam tipe mediator tersebut adalah, pejabat yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap sengketa tanah yang akan ditanganinya.

Fase penyelesaian sengketa tanah lewat jalur mediasi adalah sebagai berikut:

Fase Pra-Mediasi

Beberapa hal penting yang dihasilkan pada fase ini, di antaranya adalah: keputusan bahwa semua pihak ingin menyelesaikan kasus tersebut melalui mediasi, penunjukan mediator, dan penentuan lokasi dan waktu mediasi.

Urutan tahapannya adalah sebagai berikut:

  • Kedua belah pihak sepakat memilih jalur mediasi
  • Kedua belah pihak mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian ATR/BPN
  • Menunjuk mediator yang merupakan pejabat Kementerian ATR/BPN dengan surat tugas

Fase Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Pada fase ini kegiatan mediasi dimulai. Mediator akan membuka diskusi terkait inti permasalahan. Mediator juga akan menawarkan beberapa pilihan penyelesaian/perdamaian kepada masing-masing pihak.

Urutan tahapannya adalah sebagai berikut:

  • Pelaksanaan mediasi (yang dimulai dari diskusi, sampai pemberian opsi perdamaian)
  • Berhasilnya mediasi
  • Tercapainya kesepakatan
  • Pembuatan akta perdamaian
  • Pendaftaran di Pengadilan Negeri
  • Pendaftaran di Pengadilan (untuk menghasilkan hukum tetap)

Fase Pasca Mediasi

Mediasi akan menghasilkan kesepakatan tentang perjanjian perdamaian. Pelaksanaan terhadap segala perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak termasuk ke dalam runutan kegiatan fase pasca mediasi.

Kedua belah pihak harus patuh dan melaksanakan semua poin perjanjian yang sudah ditetapkan, mengingat hal tersebut telah dikuatkan, atau telah ditetapkan oleh hukum.

Mediasi digunakan sebagai salah satu penyelesaian kasus pertanahan, karena memiliki banyak keuntungan bagi semua pihak.

Keuntungan Penyelesaian Sengketa Tanah Lewat Jalur Mediasi

Terdapat beberapa keuntungan penting proses penyelesaian sengketa tanah lewat jalur mediasi, yaitu:

Cepat

Proses dan prosedur mediasi lebih sederhana dibandingkan jalur penyelesaian model lain. Oleh karena prosedurnya yang sederhana, proses penyelesainnya juga singkat, yaitu selama 30 hari.

Sama-sama Saling Menguntungkan

Jalur mediasi memberikan hasil win-win solution kepada semua pihak yang berselisih. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Terpercaya

Dengan memilih penyelesaian lewat mediasi, segala proses yang dijalankan bersifat aman dan terpercaya. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menjadi mediator bukanlah sembarang orang, melainkan pejabat yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap sengketa yang ditanganinya.

Adil

Pihak-pihak terkait akan memperoleh rasa keadilan karena penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dengan begitu, hasil yang ditetapkan juga akan sesuai dengan kehendak masing-masing pihak, karena dilibatkan secara langsung dalam urusan penyelesainnya.

Berkekuatan Hukum Tetap

Meskipun proses dan prosedurnya sederhana, penyelesaian lewat jalur mediasi juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penyelesaian lewat jalur pengadilan, serta jalur yang lainnya.

Sebab, kesepakatan perdamaian itu juga didaftarkan secara resmi ke pengadilan. Sehingga dengan demikian, jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi atau tidak patuh pada isi perjanjian itu, maka pihak lain dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum.

pengacara sengketa tanah berpengalaman advokat hukum agraria

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Lewat Pengadilan

Setelah sebelum dibahas tentang proses penyelesaian sengketa tanah lewat jalur mediasi. Sekarang akan diuraikan, bagaimana proses dan prosedur penyelesaian sengketa tanah lewat jalur sidang pengadilan. Anda butuh pengacara sengketa tanah berpengalaman untuk menyelesaikan sengketa tanah lewat sidang pengadilan.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah lewat proses pengadilan adalah, pengajuan kasus tersebut ke kantor BPN setempat.

Setelah berkas pengaduan secara tertulis diajukan kepada BPN setempat, pejabat berwenang akan mempelajari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menganalisa kasus yang diajukan. Mereka akan mempelajari, apakah pengaduan ini termasuk kewenangan kementerian atau bukan.

Jika iya, maka proses penyelesaian sengketa tanah akan segera dilakukan. Dan, hasil dari penyelesaian sengketa tersebut nantinya menjadi keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri.

Dokumen yang Harus Disediakan

Apa saja dokumen yang perlu disiapkan jika ingin mengajukan perkara sengketa tanah kepada Badan Pertanahan Nasional?

Dalam mengajukan pengaduan sengketa tanah, syarat dokumentasi yang perlu kamu lampirkan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat mengenai kasus yang akan diadukan.

Selain itu, pada Pasal 5 Permen Agraria No. 11/2016 juga disebutkan, berkas pengaduan sengketa tanah harus dilengkapi dengan beberapa dokumen terkait, seperti:

Foto kopi identitas pengadu, foto kopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan. Datang pendukung lainnya, atau bukti terkait pengaduan sengketa.

Untuk mengetahui persyaratan lengkapnya, kamu bisa melihat pada Permen Agraria No. 11/2016

Apabila berkas pengaduan telah memenuhi syarat, maka kedua pihak yang bersengketa akan diberi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dari kantor Pertanahan setempat.

Bagaimana jika dokumen belum memenuhi persyaratan?

Maka petugas akan mengembalikan berkas pengaduan kepada pihak pengadu dan memberi informasi terkait berkas yang belum lengkap.

Berapa Biaya Jasa Pengacara Sengketa Tanah?

Setelah membahas lengkap mengenai seluk beluk penyelesaian sengketa tanah, sekarang kita akan bahas tentang biaya jasa pengacara sengketa tanah. Berapa biaya yang harus dibayarkan oleh klien kepada pengacara sengketa tanah untuk menyelesaikan kasus sengketa tanahnya?

Pada dasarnya, masing-masing firma, atau kantor hukum memiliki dasar perhitungan yang berbeda-beda. Hanya saja, ada beberapa dasar perhitungan yang seragam di antara para pengacara.

Prinsip dasar dalam menentukan biaya jasa itu terdiri dari tiga komponen utama pembiayaan, yaitu:

Professional Fee

Kadang disebut juga, biaya jasa profesional dari seorang konsultan hukum, advokat, atau pengacara sengketa tanah. Pembayaran biaya ini biasanya diberikan diawal kesepakatan antara klien dan pengacara untuk proses penanganan satu kasus perkara sengketa tanah. Yaitu pada saat penandatanganan surat kontrak, atau surat kuasa perjanjian layanan jasa hukum.

Operational Fee

Ini adalah biaya operasional penanganan suatu perkara sengketa tanah oleh pengacara sengketa tanah berpengalaman. Sudah termasuk di dalamnya adalah, biaya resmi pengadilan, biaya transportasi, akomodasi, serta biaya-biaya lain yang digunakan selama proses penanganan perkara sengketa tanah tersebut.

Success Fee

Merupakan biaya yang akan didapat oleh seorang pengacara sengketa tanah berpengalaman, atau konsultan hukum, atau advokat, apabila kasus yang ditanganinya telah selesai ditangani, dan hasilnya sesuai keinginan klien. Umumnya, success fee yang diterima oleh jasa pengacara dihitung dari persentase tertentu dari total nilai aset yang menjadi objek sengketa dan telah dimenangkan tersebut.

Tim Pengacara Sengketa Tanah Berpengalaman dan Terbaik!

Sekarang, kita akan membahas tim pengacara sengketa tanah berpengalaman. Namanya tim, pasti terdiri lebih dari satu orang. Dan, apa pun yang dikerjakana secara tim, hasilnya akan jauh lebih efektif daripada apa yang dilakukan secara individual.

Tim pengacara yang dimaksud berasal dari kantor hukum Bukhori Hasibuan & Associates.

Kantor hukum ini sudah berpengalaman menangani ratusan kasus sengketa tanah sejak mulai beracara para tahun 2007. Mulai dari kasus besar antara ahli waris melawan perusahaan pengembang terkemuka sampai kasus-kasus kecil yang jumlahnya tak terhitung. Hingga kasus pembebasan tanah untuk BUMN.

Percayakan penanganan kasus hukum sengketa tanah Anda kepada pengacara berpengalaman yang sudah teruji oleh waktu dan zaman. Anda akan merasa lebih tenang karena perkara sengketa tanah Anda berada di tangan yang tepat.

Konsuiltasi Hukum, Gratis!

Anda bisa konsultasi langsung dengan tim pengacara sengketa tanah dari kantor hukum Bukhori Hasibuan & Associates dengan mengklik tombol WhatsApp di pojok kanan bawah halaman ini.

Anda juga bisa klik tombol tersebut untuk membuat janji konsultasi tatap muka secara langsung. Atau, Anda juga bisa isi formulir di bawah ini:


Silahkan masukkan nama lengkap Anda
Masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi
Silahkan masukkan alamat email
Silahkan pilih jenis hukum yang Anda hadapi
Silahkan tulis pertanyaan atau pesan Anda di sini
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com